PSIKOLINGUISTIK : "SUBDISIPLIN PSIKOLINGUISTIK & INDUK DISIPLIN PSIKOLINGUISTIK

SUBDISIPLIN PSIKOLINGUISTIK

a.      Psikolinguistik Teoritis

Subdisiplin ini membahas teori-teori bahasa yang berkaitan dengan proses-proses mental manusia dalam berbahasa, misalnya dalam  rancangan fonetik, rancangan pilihan kata, rancangan sintaksis, rancangan wacana dan rancangan intonasi.

b.      Psikolinguistik Perkembangan

Subdisiplin ini berkaitan dengan proses pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama (BI) maupun pemerolehan bahasa kedua (B2). Subdisiplin ini mengkaji proses pemerolehan fonologi, proses pemerolehan sintaksis secara berjenjang, bertahap dan terpadu.

c.       Psikolinguistik Sosial

Subdisiplin ini berkenaan dengan aspek-aspek social bahasa. Bagi suatu masyarakat bahasa, bahasa itu bukan merupakan satu gejala dan identitas social saja, tetapi juga merupakan suatu ikatn batin dan nurani yang sukar di tinggalkan.

d.      Psikolinguistik pendidikan

Subdisiplin ini mengkaji aspek-aspek pendidikan secara umum dalam pendidikan formal di sekolah. Umpamanya peranan bahasa dalam pengajaran membaca, pengajaran kemahiran berbahasa, dan pengetahuan mengenai peningkatan kemampuan berbahasa dalam proses memperbaiki kemampuan menyampaikan pikiran dan perasaan.

e.       Psikolinguistik-Neurologi (Neuropsikolinguistik)

Subdisiplin ini mengkaji hubungan antar bahasa, berbahasa, dan otak manusia. Para pkar neurologi telah berhasil menganalisis struktur biologis otak, serta telah memberi nama pada bagian-bagian struktur otak itu. Namun ada pertanyaan yang belum di jawab secara lengkap, yaitu apa yang terjadi pada masukan bahasa dan bagaimana keluaran bahasa diprogramkan dn bentuk daslam otak itu.

f.       Psikolinguistik Eksperimen

Subdisiplin ini meliput dan melakukan eksperimen dalam semua kegiatan bahasa dan berbahasa pada satu pihak dan perilaku berbahasa dan akibat berbahasa pada pihak lain.

g.      Psikolinguistik Terapan

Subdisiplin ini berkaitan dengan penerapan dari temuan-temuan enam subdisiplin psikolinguistik di atas ke dalam bidang-bidang tertentu yang memerlukannya. Yang termasuk subdisiplin ini ialah psikologi, linguistic, pertuturan dan pemahaman, pembelajaran bahasa, pengajaran membaca neurologi, psikiatri, komunikasi, dan susastra.

 INDUK DISIPLIN PSIKOLINGUISTIK

Karena nama psikolinguistik merupakan gabungan dari psikologi dan linguistic, maka muncul pertanyaa : apa induk disiplin psikolinguistik, linguistic atau psikologi. Beberapa pakar berpendapat, psikolinguistik berinduk pada psikologi karena istilah itu merupakan nama baru dari psikologi bahasa (psychology of language) yang telah di kenal beberapa waktu sebelumnya.

Namun di Amerika Serikat pada umumnya, psikolinguistik di anggap sebagai cabang dari linguistic, meskipun Noam Chomsky, tokoh lingnuistik genertif transformasi yang terkenal itu, cenderung menempatkan psikolinguistik sebagai cabang psikologi. Di perancis pada tahun enam puluhan, Psikolinguistik di kembangkan oleh pakar psikologi, sedangkan di Inggris, psikolinguistik di kembangkan oleh pakar linguistic yang bekerja sama dengan beberapa pakar psikologi dari Inggris dan Amerika Serikat. Di Rusia psikolinguistik telah di kembangkan oleh para pakar linguistic pada Institut Linguistik Moskow. Sebaliknya, di Rumania ada kecenderungan menempatkan psikolinguistik sebagai satu disiplin mandiri, tetapi penerapannya lebih banyak di ambil oleh linguistic.

Bagaimana dengan di Indonesi ? tampaknya psikolinguistik di kembangkan di bidang linguistic pada fakultas-fakultas pendidikan bahasa, dan belum pada program nonkependidikan bahasa. Psikolinguistik yang di kembangkan dalam pendidikan bahasa sudah seharusnya di serasikan dengan perkembangan linguistic dan perkembangan psikologi. Untuk itu di tuntut adanya penguasaan yang seimbang akan teori-teori psikologi. lalu, yang patut di kembangkan dalam pendidikan bahasa adalah subdisiplin psikolinguistik perkembangan dan psikolinguistik pendidikan.

pengertian Psikolinguistik

PSIKOLINGUISTIK

Secara etimologi kata Psikolinguistik terbentuk dari kata Psikologi dan kata linguistic, yakni dua bidang ilmu yang berbeda, yang masing-masing berdiri sendiri, dengan prosedur dasn metode yang berlainan. Namun keduanya sama-sama meniliti bahasa sebagai objek formalnya. Hanya objek materialnya berbeda, linguistic mengkaji struktur bahasa, sedangkan psikologi mengkaji perilaku berbahasa atau proses berbahasa. Dengan demikian cara dan tujuannya juga berbeda.

Meskipun cara dan tujuannya berbeda, tetapi banyak juga bagian-bagian objeknya yang di kaji dengan cara yang sama dan dengan tujuan yang sama tetapi dengan teori yang berlainan. Hasil kajian kedua disiplin inipun banyak yang sama, meskipun tidak sedikit yang berlainan. Oleh karena itulah, telah lama di rasakan perlu adanya kerja sama di antara kedua disiplin ini untuk mengkaji dan hakikat bahasa. Dengan kerjasama kedua disiplin ilmu itu di harapkan akan di peroleh hasil kajian yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Pada awalnya kerjasama antara kedua disiplin ilmu itu di sebut linguistic Psychology dan ada juga yang menyebutnya psychology of  language. Kemudian sebagai hasil kerjasama yang lebih baik, terarah dan sistematis diantara kedua ilmu itu, lahirlah satu disiplin ilmu baru yang di sebut psikolinguistik, sebagai ilmu antar disiplin antara psikologi dan linguistic. Istilah psikolinguistik itu sendiri baru lahir tahun 1954, yakni tahun terbitnya buku Psycholinguistics: A survey of theory and research problems yang di sunting oleh Charles E. Osgood dan Thomas A. Sebeok, di Bloomington, amerika Serikat.

Psikolinguistik mencoba menguraikan proses-proses psikologi yang berlangsung jika seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yng di dengarnya pada waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu di peroleh oleh manusia (Slobin, 1974; Meller, 1964; Slama Cazahu, 1973). Maka secara teoretis tujuan utama psikolinguistik adalah mencari satu teori bahasa yang secara linguistic bisa di terima dan secara psikologi dapat menerangkan hakikat bahasa dan pemerolehannya. Dengan kata lain psikolinguistik mencoba menerangkan hakikat struktur bahasa, dan bagaiman struktur ini di peroleh, digunakan pada waktu bertutur, dan pada waktu memahami kalimat-kalimat dalam pertuturan itu. Dalan prakteknya psikolinguistik mencoba menerapkan pengetahuan linguistic dan psikologi pada masalah-masalah seperti pengjaran dan pembelajaran bahasa, pengajaran membaca permulaan dan membaca lanjut, kedwibahasaan dank emultibahasaan, penyakit bertutur seperti Afasia, gagap, dan sebagainya; serta masalah-masalah social lain yang menyangkut bahasa, dan pembangunan nusa dan bangsa.

kerjasama antara psikologi dan linguistic setelah beberapa lama berlangsung tampaknya bellum cukup untuk dapat menerangkan hakikat bahasa seperti tercermin dalam definisi di atas. bantuan dari ilmu-ilmu lain sangat di perlukan, seperti neurofisiologi, neuropsikologis, neurolinguistik, dan sebagainya. Maka meskipun di gunakan istilah psikolinguistik, bukan berate hanya kedua bidang ilmu itu saja yang di terapkan, tetapi juga hasil penelitian dari ilmu-ilmu lain pun di manfaatkan.

LINGUISTIK BERDASASARKAN OBJEK KAJIAN, TUJUAN, LINGUISTIK SEJARAH DAN SEJARAH LINGUISTIK

LINGUISTIK

Secara umum linguistic lazim di artikan sebagai ilmu bahasa ataun ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Pakar linguistic di sebut “linguis”. Namun, perlu di catat kata linguis dalam bahasa inggris jug berarti “orang yang mahir menggunakan beberapa bahasa”, selain bermakna “Pakar Linguistik”, seseorang linguis mempelajarri bahasa dengan tujuan utama untuk mahir menggunakan bahasa itu, melainkan untuk mengetahui secara mendalam mengenai kaidah-kaidah struktur bahasa, beserta dengan berbagai aspek dan segi yang menyangkut bahasa itu. Andaikan si “linguis” ingin memahirkan pengguna bahasa itu tentu juga tidak ada salahnya. Bahkan akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, seseorang yang mahir dan lancar dalam menggunakan beberapa bahasa, belum tentu dia seorang linguis kalau dia tidak mendalami teori tentang bahasa. Orang seperti ini lebih tepat di sebut seorang polyglot “Berbahasa banyak”, sebagai dikotomi dari monoglot “berbahasa satu”.

Kalau di katakana bahw linguistic itu adalah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa, sedangkn bahasa itu sendiri merupakan fenomena yang hadir dalam segala aktifitas kehidupan manusia, maka linguistic itu pun menjadi sangat luas bidang kajiannya. Oleh karena itu, kita bisa lihat adanya berbagai cabang linguistic yang di buat berdasarkan berbagai criteria atau pandangan. Secar umum pembidangan linguistic itu adalah sebagai berikut.

1.      Menurut objek kajiannya

Linguistik dapat di bagi atas dua cabang besar, yaitu :

Ø  Linguistik Mikro

Objek kajian linguistic mikro adalah structural internal bahasa itu sendiri, mencakup struktur fonologi, morfologi, saintaksis, dan leksikon.

Ø  Linguistik Makro

Objek kajian linguistic makro adalah bahasa dalam hubungannya dengan factor-faktor di lur bahasa seperti sosiologis, psikologis, antropologi, dn neurologi. Bekaitan dengan factor-faktor di luar bahasa itu muncullah bidang-bidang seperti Sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik, dan etnolinguistik. Di sini linguistic di pandang sebagai disiplin utama, sedangkan ilmu-ilmu lain sebagai disiplin bawahan.

2.      Menurut Tujuan Kajiannya

Linguistik dapat di bedakan atas dua bidang yaitu :

Ø  Linguistik Teoretis

Kajian Teoretis hanya di tujukan untuk mencari atau menemukan teori-teori linguistic belaka. Hanya untnuk membuat kaidah-kaidah linguistic secar deskriptif.

Ø  Kajian Terapan

Di tujukan untuk menerapkan kaidah-kaidah linguistic dalam kegiatan praktis, seperti dalam pengajaran bahasa, penerjemhan, penyusunan kamus, dan sebagainya.

3.      Linguistik Sejarah dan Sejarah Linguistik

Ø  Linguistik Sejarah

mengkaji perkembangan dan perubahan suatu bahasa atau sejumlah bahasa, baik dengan di perbandingkn maupun tidak.

Ø  Sejarah Linguistik

Mengkaji perkembangan ilmu linguistic, baik mengenai tokoh-tokohnya, aliran-aliran teorinya, maupun hasil-hasil kerjanya (lebih jauh lihat Chaer, 1994).

Dalam kaitannya dengan psikologi, linguistic lazim di artikan sebagai ilmu yang mencoba mempelajari hakikat bahasa, struktur bahasa, bagaimana bahasa itu di peroleh, bagaimana bahasa itu bekerja, dan bagaimana bahasa itu berkembang. dalam konsep ini tampak bahwa yang namanya psikolinguistik di anggap sebagai cabang dari linguistic, sedangkan linguistic itu sendiri di anggap cabang dari psikologi.

MAKALAH PPKN "Posisi, Tugas dan wewenang MPR dalam struktur ketatenegaraan RI"

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR…………………………………………...………………………………….i

DAFTAR ISI…………………………………………………………………ii

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang…………………………………………………………………………………………...

BAB II  PEMBAHASAN

1.      Posisi MPR Dalam Struktur Ketatenegaraan RI……….…….………

2.      Tugas Dan Wewenang MPR…………...……….…………………

3.      Hak dan Kewajiban Anggota.………………………………………...

PENUTUP

Kesimpulan……………………………………………………………………

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………

KATA PENGANTAR

kurikulum 2013 di rancang untuk memperkuat kompetensi siswa dari sisi pengetahuan, keterampilan dan sikap secara utuh. Proses pencapaiannya melalui pembelajaran sejumlah mata pelajaran yang di rangkai sebagai suatu kesatuan yang saling mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apabila pada jenjang SD/MI semuan mata pelajran di gabung menjadi satu dan di sajikan dalam bentuk tema-tema, pada jenjang SMP/MTs pebelajaran sudah mulai di pisah-pisah menjadi mata pelajaran.

Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang di ajarkan untuk jenjang SMP/MTs, yang di rancang untuk menghasilkan siswa yang memiliki keimanan dan akhlak mulia sebagaimana di arahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu pancasila sehingga dapat berperab sebagai warga Negara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu pancasil, undang-undang dasar 1945, Negara kesatuan republic Indonesia, dan Bhineka tunggal ika.

Pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di rancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tem kewarganegaraan yang di harapkan dapat mendorong siswa menjadi warga Negara yang baik melalui kepeduliaannya terhadap permasalahan dan tantanganyang di hadapi masayarakat sekitarnya. Kepedulian  tersebut di tunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang di hasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan dan keterampilan penyajian, hasil kajiannya dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih di tekankan pada pembentukan sikap dan tindakan nyata yang harus dilakukan oleh setiap siswa. Dengan demikian akan terbentuk sikap yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang Masalah

Seperti kita ketahui bersama MPR hasil pemiliha umum tahun 1999, menindak lanjuti tuntunan reformasi yang menghendaki perubahan UUD 1945 dengan melakukan satu rangkaian perubahan konstitusi dalam empt tahapan berkesinambungan, sejak siding umum MPR tahun1999 sampai dengan siding tahunan MPR tahun 2002.

Perubahan UUD 1945 tersebut di lakukan MPR guna menyempurnakan ketentuan fundamental ketatanegaraan Indonesi sebagai pedoman utama dalam mengisi tuntunan reformasi dan memandu arah perjalanan bangsa dan Negara pada masa kini dan yang akan datang. Selain itu, perubahan UUD 1945 tersebut juga di maksudkan untuk meneguhkan arah perjalanan bangsa dan Negara Indonesia agar tetap mengacu kepada cita-cita Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pasca perubahan UUD 1945, maka ada 6 lembaga Negara yang di berikan kekuasaan secara langsung oleh konstitusi.

Undang-undang Dasar merupakan hokum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan di jalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan bagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu presiden, majelis permusyawaratan rakyat (MPR), dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), badan pemeriksaan keuangan (BPK), mahkamah agung (MA), dan mahkamah konstitusi (MK).

Dalam Bab I Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di nyatakan bahwa “ kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Dengan rumusan itu di maksudkan, bahwa kedaulatan itu hakekatny tetap melekat dan berada di tangan rakyat, dn Undang-undang Dasar yang mengatur pelaksanaannya. Sebagian kedaulatan itu tetap di pegang dan di laksanakan sendiri oleh rakyat. Rakyat tetap memegang kedaulatannya secara langsung. Contohnya dalm memilih Gubernur, untuk selebihnya UUD menetapkan di bentuknya lembaga-lembaga Negara (DPR, MPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, BPK, MA, dan MK). Lembaga-lembaga Negara itu berada dalam kedudukan yang setara.

2.      Rumusan Masalah

1)      Bagaimana Posisi MPR Dalam Struktur Ketatanegaraan RI ?

2)      Bagaimana Tugas dan Wewenangan MPR ?

3)      Apa Saja Hak Dan Kewajiban Anggota MPR ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Posisi MPR dalam struktur ketatenegaraan RI

1.      Menurut UUD 1945 sebelum perubahan MPR sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan republic Indonesia sudah ada sejak lahirnya Negara ini. Pada awal di sahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga Negara tertinggi. Sebagai lembaga Negara tertinggi, saat itu MPR di tetapkan daslam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat, MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden untuk jangka waktu 5 tahunan. Dan MPR mempunyai wewenang pula menghentikan presiden dasn wakil presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila presiden dan wakil presiden di anggap melanggar haluan Negara.

pasal 2 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa MPR terdiri atas anggota-anggota DPR di tambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan. Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini dapat di katakana bahwa MPR merupakan perluasan dari DPR setelah di tambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang di tetapkan UUD.

Dalam penjelasan pasal 2 UUD 1945 hanya menjelaskan tentang golongan yang di artikan sebagai Golongan-golongan “ maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam majelis, sehinga majelis itu akan betul-betul dapat di anggap sebagai penjelmaan rakyat”.

 yang di sebut golongan-golongan ialah badan-badan esperti koperasi, serikat pekerja, badan kolektif dan lain-lain.

Menurut pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan di nyatakan bahwa MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden di pilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak. Pasal I ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di lakukan sepenuhnya oleh MPR.

Sejak didirikan oleh Founding Fathees Republik Indonesia memanglah di konstruksikan sebagai Negara demokrasi, yaitu bahwa Negara diman kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. MPR merupakan lembaga yang di lontarkan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945.

2.      Menurut UUD 1945 setelah perubahan gagasan salah satu latar belakang perubahanya adalah meninjau kambali tentang kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Salah satu lompatan besar perubahan UUD 1945 yaitu restrukturisasi MPR untuk memulihkan kedaulatan rakyat dengan mengubah pasal I ayat (2) UUD 1945 dari kedaulatan adalah di tangan rakyat dan di lakukan sepenuhnya oleh MPR menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan mennurut UUD. Kedudukn MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi (supreme body) tetapi sebagai lembaga Negara yang sejajarn posisinya dengan lembaga-lembaga Negara yng lain. Setelah perubahan UUD 1945 adalah bahwa kewenangan MPR menjadi di persempit. Dalam pasal I ayat (2) UUD 1945 (perubahan) di nyatakan bahwa MPR terdiri tas anggota DPR dan DPD yang di pilih melalui pemilu.

B.     Tugas dan Wewenang MPR

1.      Mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat (1) )

Usul pengubahan pasal UUD Negara Republik Indonesia thun 1945 di ajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) dari jumlah anggoa MPR.

2.      Melantik presiden dan wakil presiden (pasal 3 yat (2) )

Sidang paripurna majelis permusyawaratan republic Indonesia ke-7 (lanjutan 2) tanggal 09 November 2001, yang memutuskan bahwa presiden dasn wakil presiden di pilih secara langsung oleh rakyat.

3.      memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD (pasal 3 ayat (2) )

4.      Memilih wakil presiden dari dua calon yang di usulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden (pasal 8 ayat (2) )

5.      Memilih presiden dan wakil presiden apabila presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, di berhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

C.    Hak dan Kewajiban Anggota

v  Hak anggota mengajukan usul pengubahan pasal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia thun 1945. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. memilih dan di pilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administrative.

v  Kewajiban anggota memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia thun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan dan mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan mejaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam benak rakyat Indonesia sudah sangat di kenal dan melekat di hati sanubari hamper seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan MPR sudah di kumandangkan sejak berdirinya republik ini dan secarta resmi telah di sebut dalam undang-undang 1945. Pada awalnya MPR di posisikan sebagai lembaga representati penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan pemegang kedaulatan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara tertinggi. MPR berwenang memilih dan mengangkat prtesiden dan wakil presiden. Oleh karenanya, presiden bertanggung jawab kepada MPR karena presiden sebagai mendataris MPR. Lembaga ini juga berwenang merubah, menetpkan undang-undang dasar serta menetapkan garis-garis besar haluan.

3.2  Saran

Sebagai Lembaga tempat betemunya anggota-anggota DPR dengan DPD. Selain itu menerapkan mekanisme cheks and balances. sebaiknya system bikamerai yang di terapkan di Indonesia lebih memperhatikan kepada kemauan dan partisipasi seluruh rakyatnya yang di wakili oleh DPD sebagai perwakilan dati daerah-daerah di Indonesia.

Dengan kata lain sebaiknya pemerintah dan DPR lebih memperhatikan kepentingan daerah agar usul yang di ajukan oleh DPD yang menguntungkan bagi daerah tetapi tidak mengganggu atau merugikan kepentingan nasional di tindak lanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Salikun dan Lukman Surya Saputra. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI.2014

Abdul Qodir. S.Pd. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Buku Pengayaan Grand Star 2014

Buku Saku Konstitusi (UUD 1945) Hasil Amandemen ke-4 tahun 2002